Janji Calon Kepala Daerah Belum Menyentuh Pendidikan Karakter


JAKARTA – Pekan depan, sebagian rakyat Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak untuk memilih kepala daerah di masing-masing tempat tinggalnya. Beberapa harapan pun muncul terkait realisasi program yang dijanjikan para calon, termasuk di bidang pendidikan.
Aspirasi masyarakat mengenai pendidikan sendiri salah satunya dituangkan melalui laman kawalpendidikan.org. Setelah di-launching pada 29 Oktober, kini sudah ada 334 harapan dan 3.377 dukungan.
"Dari harapan itu dibagi menjadi sembilan kategori, yakni guru, kualitas, akses, politisasi, tata kelola, pembelajaran, karakter, pendidikan nonformal, dan visi. Menariknya, yang paling menonjol adalah harapan yang berhubungan dengan karakter dan budi pekerti," ucap pemerhati pendidikan dan pengembang pendidikan karakter, Doni Koesoema, Kamis (3/12/2015).
Ia memaparkan, sayangnya dari 24 pasangan calon di 10 daerah pemilihan pilkada yang ada di kawalpendidikan.org, tidak ada satu pun yang memilki janji kampanye tentang pendidikan karakter. Sehingga, apa yang diharapkan masyarakat belum sejalan dengan program yang dijanjikan calon kepala daerah.
Pendidikan karakter sendiri, kata Doni, merupakan kegiatan mendidikan yang mengombinasikan antara otot, otak, dan watak. Namun, sekarang yang terjadi adalah defisit respect pada tubuh, misalnya banyak terjadi tawuran di kalangan pelajar. Dia menjelaskan, pendidikan karakter akan mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab pada daerahnya.
"Harapan tertinggi kedua adalah mengenai pembelajaran. Seperti banyaknya keluhan tentang kualitas guru saat mengajar. Kemudian disusul harapan tentang guru yang harus memiliki kompetensi," sebutnya.
Sedangkan harapan berikutnya yang banyak disoroti oleh masyarakat adalah mengenai akses pendidikan. Menurut Doni, masyarakat tidak melulu mempermasalahkan mengenai bangunan, tetapi yang terpenting adalah punya pendidik yang berkompeten. Selain itu, perlu memerhatikan akses pendidikan bagi orang kurang mampu di perkotaan dan orang di pelosok.
Sementara melalui laman tersebut, Koordinator kawalpendidikan.org, Fasli Jalal, berharap isu pendidikan menjadi isu bagi semua orang, baik dari kalangan anak didik, keluarga, entrepreneur, dan sebagainya. Pasalnya, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN perlu turut dikontrol atau dikawal oleh masyarakat guna merealisasikan pendidikan yang berkualitas.
"Masyarakat semakin cerdas memilih calon yang mampu menangkap aspirasi mereka di bidang pendidikan dan bersedia merealisasikan harapan itu kelak setelah mereka terpilih," imbuhnya. 

0 komentar