About us

Download Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun 2020

Untuk pemetaan mutu pendidikan dan mengukur pencapaian standar kompetensi  lulusan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), perlu diadakan  Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN). Penyelenggaraan UAMBN Tahun  Pelajaran 2019/2020 diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam  Kementerian Agama Republik Indonesia.


Tujuan dan Fungsi UAMBN
1.     UAMBN bertujuan untuk pemetaanmutu pendidikan dan mengukur pencapaian  standar kompetensi lulusan pada jenjang MadrasahTsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) secara nasional.
2.     UAMBN berfungsi sebagai:
a.  Bahan pertimbangan dalam pemetaan mutu madrasah,
b.  Umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran;
c.  Alat pengendali mutu pendidikan;
d.  Tidak sebagai penentu kelulusan.

Yang dimaksud dengan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.  Satuan  Pendidikan  adalah  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  dan Madrasah Aliyah (MA).

2.  Jenjang  pendidikan  adalah  tahapan  pendidikan  yang  ditetapkan berdasarkan  tingkat  perkembangan  peserta  didik,  tujuan  yang  akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

3.  Ujian  Akhir Madrasah Berstandar Nasional  yang selanjutnya  disebut UAMBN  adalah  kegiatan  pengukuran  dan  penilaian  pencapaian standar kompetensi lulusan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam jenjang MTs dan MA secara nasional.

4.  Ujian  Akhir  Madrasah  Berstandar  Nasional  Berbasis  Komputer  yang selanjutnya  disebut  UAMBN-BK  adalah  ujian  yang  menggunakan komputer  sebagai  media  untuk  menampilkan  soal  dan  proses menjawabnya.

5.  Ujian  Akhir  Madrasah  Berstandar  Nasional  Berbasis  Kertas  dan Pensil  yang  selanjutnya  disebut  UAMBN-KP  adalah  ujian  yang menggunakan  naskah  soal  dan  lembar  jawaban  berbasis  kertas  dan menggunakan pensil.

6.  Tim  Teknis  UAMBN-BK  adalah  petugas  di  provinsi  dan kabupaten/kota  yang  diberi  kewenangan  sebagai  koordinator  teknis dalam  melakukan  verifikasi  madrasah  sebagai  pelaksana  UAMBNBK.

7.  Helpdesk  adalah  petugas  yang  diberi  wewenang  memberi  layanan bantuan  pada  aspek  teknis  pengelolaan  UAMBN-BK  pada  tingkat pusat dan provinsi.

8.  Proktor  adalah  petugas  yang  diberi  kewenangan  untuk  menangani aspek teknis pelaksanaan UAMBN-BK di ruang ujian.

9.  Teknisi  adalah  petugas  yang  memiliki  kemampuan  IT  di  madrasah yang melaksanakan UAMBN-BK .

10.  Pengawas  Ujian  adalah  guru  yang  diberi  kewenangan  untuk mengawasi  dan  menjamin  kelancaran  pelaksanaan  UAMBN-BK  atau
UAMBN-KP di ruang ujian.

11.  UAMBN  Susulan  adalah  UAMBN  yang  diselenggarakan  untuk peserta  didik  yang  berhalangan  mengikuti  UAMBN  Utama  karena alasan  tertentu  yang  dapat  diterima  oleh  madrasah  penyelenggara UAMBN dan disertai bukti yang sah.

12.  Kisi-kisi  soal  UAMBN  adalah  acuan  dalam  pengembangan  dan pembuatan  soal  UAMBN  yang  disusun  berdasarkan  Kompetensi  Inti dan  Kompetensi  Dasar  dalam  Standar  Isi  Satuan  Pendidikan  Dasar dan Menengah.

13.  Bahan  UAMBN-KP  adalah  naskah  soal,  lembar  jawaban  UAMBN, berita  acara,  daftar  hadir,  amplop,  tata  tertib,  dan  pakta  integritas pengawas.

14.  Lembar Jawaban UAMBN-KP yang selanjutnya disebut LJUAMBN-KP adalah  lembaran  kertas  yang  digunakan  oleh  peserta  didik  untuk menjawab soal UAMBN-KP.

15.  Sertifikat  Hasil  Ujian  Akhir  Madrasah  Berstandar  Nasional  yang selanjutnya  disebut  SHUAMBN  adalah  surat  keterangan  yang  berisi Nilai UAMBN.

16.  Prosedur  Operasional  Standar  yang  selanjutnya  disebut  POS  adalah urutan  langkah  baku  yang  mengatur  teknis  pelaksanaan  UAMBN yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

17.  Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.

18.  Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

19.  Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

20.  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

21.  Direktur  adalah  Direktur  Kurikulum,  Sarana,  Kelembagaan  dan Kesiswaan Madrasah.

22.  Kepala  Kantor  Wilayah  adalah  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Provinsi.

23.  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  adalah  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Selengkapnya, SIlahkan Download Gratis Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun 2020 Di Sini

Belum ada Komentar untuk "Download Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun 2020"

Posting Komentar

Gambar ataupun video yang ada di situs ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel